Butuh Campur Tangan Seluruh Masyarakat Nagekeo Untuk Menghentikan Langkah Pemimpin Gagal

rumah jabatan bupati

Kabupaten Nagekeo secara resmi berdiri pada Selasa, 22 Mei 2007 setelah beberapa tokoh asal Nagekeo memperjuangkannya sekaligus meyakinkan Menteri Dalam Negeri yang kala itu dijabat oleh Widodo A.S bahwa mereka ingin Nagekeo menjadi sebuah daerah otonom dengan 7 (tujuh) wilayah administratif kecamatan yaitu Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, Mauponggo, Nangaroro, Keo Tengah dan Wolowae.

Pemekaran ini dimana sebelumnya Nagekeo berada diwilayah Kabupaten Ngada juga merupakan hasil persetujuan Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 dimana Kabupaten Nagekeo adalah 1 dari 16 kabupaten yang dimekarkan pada 2006. Drs. Elias Djo ditunjuk sebagai pejabat Bupati kala itu yang kemudian Nagekeo dipimpin lagi oleh Drs. Yohanes Samping Aoh hingga kembali lagi pada Drs. Elias Djo karena memenangkan pilkada yang membawanya menjadi Bupati Nagekeo hingga saat ini.

Harapan para pendiri Nagekeo setelah menjadi daerah otonom sendiri dan pembangunanpun maju pesat ternyata “jauh panggang dari api” – dimana kita sehari-sehari selalu disuguhkan dengan berbagai macam persoalan yang ada ada. Para pemimpin dianggap tidak mampu menyelesaikan segala persoalan diantaranya adalah mangkraknya pembangunan gedung DPRD dan rumah jabatan Bupati, kekurangan pasokan air bersih hingga pada infrastruktur yang terkesan dibangun “asal jadi” saja.

Berbagai macam kritikan atau masukan dari para pemerhati Nagekeo sepertinya sama sekali tidak ditanggapi bahkan keluhan-keluhan rakyat dianggap sebagai fitnah yang mengganggu dan mengancam “empuknya kursi kekuasaan”. Pemimpin yang dimulai dari Drs. Elias Djo hingga ia kembali memimpin saat ini sama sekali tidak peka dan tidak memiliki niat baik untuk menempuh berbagai macam strategi guna menyelesaikan persoalan yang ada dan lagi-lagi masyarakat yang disalahkan dan dianggap sebagai penghalang pembangunan.

rumah jabatan bupati
Rumah jabatan bupati di puncak bukit Leta Jogo Malasera, sampai detik ini belum ada titik terang. Apa masih harus menengok sejarah atau purifikasi diri dulu?  Gedung ini di bangun dengan anggaran thn 2010 sebesar 500 juta. Di kerjakan oleh PT. SAK untuk 3 gedung. Untuk Rujap Bupati,. Wkl Bupati. Dan Ketua DPR.

Pemimpin perlu melakukan introspeksi bahwa pembiaran-pembiaran yang terjadi maka mereka harus memberikan pertanggung jawaban dikemudian hari – sebab harapan yang begitu besar yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada mereka sia-sia karena terbentur berbagai macam kepentingan kelompok tertentu.

Perilaku pempimpin yang santun tentu saja harus diiringi dengan program kerja yang benar-benar dieksekusi sesuai dengan janji-janji kampanyenya – sehingga ungkapan bahwa “gagal asal santun” dan lain sebagainya itu bisa ditepis dan masyarakat bisa kembali memilihnya untuk menjadi pemimpin. Masyarakat tentu saja tak usah terbuai dengan berbagai ungkapan-ungkapan dan janji serta perilaku santun seorang pemimpin namun disatu sisi bahwa pemimpin tersebut gagal dalam mengeksekusi segala macam program pembangunan di Nagekeo.

Pemimpin Gagal Dalam Membangun Wilayahnya Sebaiknya Tidak Perlu Mencalonkan Diri Lagi

Anda pernah mendengar tentang harakiri? Istilah ini merupakan sebuah tradisi dinegeri para samurai dimana mereka yang melakukan harakiri bukanlah karena himpitan ekonomi melainkan karena malu. Harakiri sendiri adalah tradisi bunuh diri dan umumnya harakiri dilakukan dengan cara menusukan samurai ke perut sang pelaku hingga tewas. Memang sangat ekstrim namun harakiri sendiri merupakan budaya malu orang Jepang.

Sangat ambigu bagi kita namun harakiri (budaya malu) sebaiknya juga secara teori dipraktekan oleh para pemimpin kita – salah satunya adalah bagi mereka yang dianggap gagal dalam memimpin sebaiknya untuk tidak mencalonkan diri lagi menjadi seorang pemimpin dan ini bukan soal upaya melarang hak berpolitik seseorang akan tetapi budaya malu juga sangat dijunjung oleh kita orang Nagekeo. Pendekatan budaya memang sangat besar pengaruhnya dalam proses pembangunan di Nagekeo sehingga para pemimpin hendaknya mengedepankan budaya malu tanpa harus mementingkan “empuknya tampuk kekuasaan”.

malu
Orang Nagekeo Mengedepankan Budaya Malu

Membangun Nagekeo tentu saja bukanlah hal yang mudah sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah seorang pemimpin yang mampu merangkul semua pihak – agar bisa sejalan dalam mengeksekusi segala program pembangunan baik yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Hilangkan segala ego dan napsu untuk terus berkuasa karena kekuasaan itu semu dimana setiap orang akan dihadapkan pada pengadilan akhirat dan menyiakan-nyiakan harapan banyak orang adalah DOSA.

Pada akhirnyapun kita semua akan bertanya-tanya apakah kita harus kembali bergabung dengan Kabupaten Ngada atau dosa apakah kita pada para leluhur sehingga setiap pembangunan yang dilakukan selalu saja mangkrak ditengah Jalan? Jawabannya ada pada calon pemimpin yang dicoblos dibilik suara pada saat pemilihan tentunya! (Rokus/NGK)